 |
| Ilustrasi. Gerbang Tol Kalikangkung. (Dok. Istimewa) |
IDNHITS.COM — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum menghambat investasi di sektor jalan tol. Namun, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pembangunan sehingga berpotensi memengaruhi besaran tarif awal ketika ruas tol mulai dioperasikan.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum memastikan proyek-proyek jalan tol yang sedang berjalan tetap berlanjut sesuai rencana. Meski demikian, kenaikan biaya konstruksi akibat fluktuasi kurs menjadi perhatian dalam perhitungan keekonomian proyek.
Pelemahan kurs berdampak pada biaya konstruksi
Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan sejumlah proyek strategis masih berada pada jalurnya. Beberapa di antaranya adalah Tol Bogor–Serpong melalui Parung yang telah memasuki tahap kontrak, Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) yang sedang dibangun, serta sejumlah proyek jalan tol di Pulau Sumatera.
"Pengaruh harga dolar itu lebih banyak memengaruhi biaya konstruksi. Semakin lama konstruksi berlangsung, biayanya akan semakin mahal," ujar Sony saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, kenaikan biaya pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi badan usaha jalan tol (BUJT). Pasalnya, sejak proses lelang, investor sudah menetapkan besaran tarif awal berdasarkan estimasi biaya konstruksi yang berlaku saat itu.
Tarif awal bisa disesuaikan saat tol beroperasi
Sony menjelaskan perubahan kondisi ekonomi, termasuk pelemahan rupiah maupun keterlambatan pembebasan lahan, dapat membuat biaya pembangunan meningkat dibandingkan proyeksi awal. Situasi tersebut membuat perhitungan finansial proyek ikut berubah.
"Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Saat tender tarif awalnya sudah dikunci. Tetapi ketika membangun biayanya membengkak karena pengaruh dolar atau proses pembebasan lahan yang lama, maka tarif awal itu kadang harus di-adjust ketika jalan tol mulai beroperasi," katanya.
Meski demikian, BPJT menegaskan bahwa setiap usulan penyesuaian tarif tidak langsung disetujui. Pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi penyebab kenaikan biaya yang terjadi sebelum mengambil keputusan.
BPJT hanya mempertimbangkan faktor di luar kendali investor
Sony menegaskan pemerintah tidak akan menanggung risiko yang muncul akibat kesalahan pelaksanaan proyek oleh investor maupun kontraktor. Penyesuaian tarif hanya akan dipertimbangkan apabila kenaikan biaya berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali pelaksana proyek.
"Kalau kenaikan biaya karena metode kerja mereka salah atau kontraktornya tidak efisien, itu bukan risiko pemerintah. Tetapi kalau karena faktor luar biasa seperti lonjakan dolar akibat kondisi global, baru kita pertimbangkan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dampak kenaikan biaya konstruksi terhadap tarif awal jalan tol umumnya relatif kecil. Hal itu karena tambahan biaya dihitung berdasarkan masa konsesi yang dapat berlangsung hingga 50 tahun.
"Misalnya tarif awal Rp1.500 per kilometer, setelah dihitung mungkin menjadi Rp1.550 atau bahkan hanya bertambah beberapa rupiah saja. Tambahan biaya konstruksi sekitar Rp30 miliar misalnya, dampaknya ke tarif hanya sekitar Rp3 sampai Rp4 per kilometer karena dihitung sepanjang masa konsesi," kata Sony.
Investasi jalan tol tetap berlanjut
Sony menambahkan bahwa meskipun penambahan tarif per kilometernya tergolong kecil, nilai tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi bagi operator jalan tol karena dikalikan dengan panjang ruas serta volume kendaraan yang melintas setiap hari.
BPJT pun memastikan minat investasi di sektor jalan tol masih terjaga. Selain fluktuasi nilai tukar rupiah, tantangan yang kini lebih banyak dihadapi adalah proses pembebasan lahan dan penyelesaian konstruksi yang kerap berlangsung lebih lama dari target awal.
